BITUNG- (06/02) Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara mendapatkan kunjungan dari tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulut yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Reba Paputungan. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi IPK IKM serta Integritas Periode Januari 2024.

Reba menyampaikan bahwa survey terkait IPK-IKM, Integritas hingga pemenuhan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) memiliki keterkaitan dengan Pembangunan WBBM ( Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) “ Implementasi akan P2HAM sejalan dengan perwujudan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, tahun ini Balai Diklat berjuang untuk meraih predikat WBBM, saat ini terkait P2HAM memerlukan petugas pelayanan yang mampu menguasai Bahasa isyarat untuk memberikan pelayanan terhadap kelompok difabel, “ ucap Kepala Bidang HAM, Reba Paputungan.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Fetty H Wantania dan Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Musa Paparang menyambut dengan baik kedatangan tim dan menyatakan akan melengkapi akseibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana terkait P2HAM.

BITUNG- (01/02) Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Wahju Prihandono bersama Jajarannya mengikuti melalui aplikasi zoom meeting kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 yang di siarkan dari Hotel Aryaduta Bandung.

Kegiatan hari kedua ini membahas Esensi Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas (dari) Korupsi (WBK) ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan menampilkan perkembangan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2014 hingga 2022. Seluruh jajaran Kemenkumham menyimak hasil arahan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Dr. Y Ambeg Pramarta, S.H.,M.Si. Point utama yang disampaikan antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap 40 satuan kerja tahun 2023 yang diusulkan untuk meraih predikat WBBM.

Terdapat 11 catatan, mulai dari kurang lengkapnya bukti dukung hingga kurang pahamnya satuan kerja tentang Indikator Kerja yang berorientasi hasil. Persiapan yang dilakukan Kemenkumham sejak awal tahun ini memberikan kontribusi dalam raihan predikat WBBM, membawa perubahan yang positif debngan dengan menyiapkan sejak dini komponen komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

Manado- (27/03) Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Kanwil Kemenkumham Sulut akan menyelenggarakan Pelatihan Yankomas Akt VIII. Peserta pelatihan mulai berdatangan ke Hotel Grand Whiz Megamas Manado untuk melaksanakan registrasi. Nantinya 40 peserta pelatihan yang berasal dari 10 Kantor Wilayah yang ada diwilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara akan melaksanakan pelatihan hingga 30 Maret mendatang.

@Kemenkumham_RI

@bpsdm_kumham

#KumhamSulut

#KanwilKemenkumhamSulut

#KakanwilKemenkumhamSulut

#RonaldLumbuun

#wahjoesprihandono

#TorangBasudara

Bitung- (20/03) Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Wahju Prihandono) bersama jajarannya melalui aplikasi zoom meeting mengikuti ” Opini Kebijakan” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut menghadirkan keynote speech Wakil Menteri Hukum dan HAM (Edward O.S Hiariej) dan narasumber Wakil Rektor III Universitas Sam Ratulangi ( Ronny Gosal) , Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Willy Wibowo) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulawesi Utara (Rudy Hendra Pakpahan).

Opini Kebijakan mengambil tema ”Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survey IKM-IPK)”. Acara diawali dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan oleh Kakanwil Kemenkumham Sulut (Ronald Lumbuun) yang menyampaikan pentingnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, Wamenkumham menyampaikan adanya tuntutan penciptaan good and clean management. Berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 Indonesia mengalami kemerosotan dengan menduduki peringkat ke 110 dari 180 negara dimana pada tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat ke 96. IPK merupakan survey internasional yang dilakukan Transparency International (TI) yang memotret pemberantasan korupsi di suatu negara. Untuk itu penanganan korupsi harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran melalui dukungan semua pihak.
Dipandu oleh Regina Mangkey sebagai moderator acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber dan ditutup dengan sesi tanya jawab.

@Kemenkumham_RI

@bpsdm_kumham

#KumhamSulut

#KanwilKemenkumhamSulut

#KakanwilKemenkumhamSulut

#RonaldLumbuun

#wahjoesprihandono

#TorangBasudara