Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan tidak akan menanggapi secara serius aduan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kasus yang dilaporkan itu adalah persoalan profesional antara IPW dengan asisten pribadi (asprinya).

"Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya Sdr YAR dan Sdr YAM sebagai Lawyer dengan kliennya, Sdr Sugeng (Ketua IPW)," kata Wamenkumham dari kantornya di Jakarta.

Sebelumnya, Sdr Sugeng (Ketua IPW) mengadukan wamenkumham kepada KPK pada Selasa (14/3/2023). Sdr Sugeng melaporkan seorang Wamen dengan EOSH dugaan penyalahgunaan wewenang.

Inisial tersebut sesuai dengan nama Wamenkumham yaitu Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab dipanggil Eddy.

Eddy menyerahkan urusan klarifikasi kepada asprinya yang berinisial Sdr YAR dan Sdr YAM.

"Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada Sdr YAR dan Sdr YAM yang disebutkan oleh Sdr Sugeng dalam aduannya," ujarnya.

"Saya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang dilaporkan dan tidak ada satu sen pun yang saya terima dari kasus tersebut," tegasnya lagi kepada wartawan saat dimintai komfirmasi.

Manado-(14/03) Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyelenggarakan Pelatihan Yankomas Akt VII bertempat di Grand Whiz Manado mulai dari tanggal 14 hingga 17 Maret 2023. 30 Peserta pelatihan yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) perwakilan dari 10 Kantor Wilayah, pada hari ini melakukan registrasi dengan mengumpulkan sejumlah berkas antara lain surat tugas hingga tiket pesawat, taxi, kapal dsb.

Selamat di Bumi Nyiur Melambai, semoga dengan adanya Pelatihan Yankomas dapat meningkatkan kompetensi teknis substansi peserta pelatihan di bidang Pelayanan Komunikasi. @Kemenkumham_RI @bpsdm_kumham

#KumhamSulut

#KanwilKemenkumhamSulut

#KakanwilKemenkumhamSulut

#RonaldLumbuun

#wahjoesprihandono

#TorangBasudara

BITUNG- (14/03) Setelah pelatihan Status Keimigrasian Akt IV dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, 40 peserta pelatihan menerima sejumlah materi antara lain isu aktual terkait kebijakan keimigrasian dan pengantar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian dengan narasumber Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Eko Budianto).

Memasuki pertengahan hari, peserta menerima materi Bedah Pasal Demi Pasal UU No 6 Tahun 2011 yang terkait dengan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan narasumber Analis Keimigrasian Madya Direktorat Jenderal Imigrasi.

Diharapkan dengan sejumlah materi yang diterima peserta pelatihan hingga 21 Maret 2023 nanti dapat meningkatkan kompetensi teknis di dalam bidang kemigrasian terkait dengan ijin tinggal dan status keimigrasian.

@Kemenkumham_RI

@bpsdm_kumham

#KumhamSulut

#KanwilKemenkumhamSulut

#KakanwilKemenkumhamSulut

#RonaldLumbuun

#wahjoesprihandono

#TorangBasudara

BITUNG- (13/03) Usai mengikuti apel pagi,  Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Kanwil Kemenkumham Sulut  (Musa Paparang) memberikan pengarahan kepada PPNPN. Pengarahan yang digelar di lobby kantor Balai Diklat, dihadiri oleh PPNPN berjumlah 10 orang.

Kasubag TU mengingatkan PPNPN tentang pentingnya mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam apel pagi ini.

” Pada bulan Maret ini, Balai Diklat akan menyelenggarakan beberapa pelatihan, untuk itu sebagai pemangku tugas fasilitasif, mari persiapkan sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.” ucapnya. Menutup  penyampaiannya, Kasubag TU mengingatkan PPNPN untuk menjaga kesehatan.

@kemenkumhamri

@bpsdm_kumham

#KumhamSulut

#KanwilKemenkumhamSulut

#KakanwilKemenkumhamSulut

#RonaldLumbuun

#WahjuPrihandono

#TorangBasudara