BITUNG- (01/02) Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Wahju Prihandono bersama Jajarannya mengikuti melalui aplikasi zoom meeting kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 yang di siarkan dari Hotel Aryaduta Bandung.

Kegiatan hari kedua ini membahas Esensi Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas (dari) Korupsi (WBK) ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan menampilkan perkembangan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2014 hingga 2022. Seluruh jajaran Kemenkumham menyimak hasil arahan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Dr. Y Ambeg Pramarta, S.H.,M.Si. Point utama yang disampaikan antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap 40 satuan kerja tahun 2023 yang diusulkan untuk meraih predikat WBBM.

Terdapat 11 catatan, mulai dari kurang lengkapnya bukti dukung hingga kurang pahamnya satuan kerja tentang Indikator Kerja yang berorientasi hasil. Persiapan yang dilakukan Kemenkumham sejak awal tahun ini memberikan kontribusi dalam raihan predikat WBBM, membawa perubahan yang positif debngan dengan menyiapkan sejak dini komponen komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.